.jpeg)
Jurnalkitaplus – Pemerintah Indonesia menyiapkan Paket Ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi dan 4 program lanjutan untuk tahun 2026, serta 5 inisiatif besar penyerapan tenaga kerja. Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/09/2025).
Program Akselerasi 2025: Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan
Paket Ekonomi 2025 dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian inisiatif strategis. Berikut adalah 8 program utama yang akan diimplementasikan pada 2025:
1. Program Magang Fresh Graduate : Menargetkan 20.000 lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui program magang tahap pertama.
2. PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) : Perluasan insentif pajak penghasilan untuk 552.000 pekerja di sektor pariwisata, guna mendukung pemulihan industri ini.
3. Bantuan Pangan Beras : Penyaluran 10 kg beras selama dua bulan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM : Dukungan untuk 731.361 pekerja bukan penerima upah (BPU), seperti pengemudi ojek online, supir, dan kurir logistik, melalui bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan : Program BPJS Ketenagakerjaan yang menargetkan penyediaan 1.050 unit perumahan bagi pekerja.
6. Padat Karya Tunai (Cash for Work) : Memberikan kesempatan kerja bagi 609.465 orang melalui proyek-proyek padat karya.
7. Percepatan Deregulasi PP28 : Integrasi sistem kementerian/lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital ke Online Single Submission (OSS), menargetkan 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.
8. Program Perkotaan : Peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan ruang untuk gig economy, mendukung pekerja informal di perkotaan.
Program Lanjutan 2026: Keberlanjutan Insentif Ekonomi
Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan sejumlah kebijakan pada 2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM : Berlangsung hingga 2029 dengan penyesuaian kriteria penerima untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. PPh 21 DTP untuk Pariwisata : Perpanjangan insentif pajak penghasilan bagi pekerja di sektor pariwisata melalui APBN 2026.
3. PPh 21 DTP untuk Industri Padat Karya : Dukungan serupa untuk pekerja di sektor industri padat karya, juga melalui APBN 2026.
4. Diskon Iuran JKK dan JKM : Pemberian potongan iuran untuk pekerja bukan penerima upah guna meningkatkan akses jaminan sosial.
Program Penyerapan Tenaga Kerja: Jutaan Peluang Kerja Baru
Selain paket ekonomi, pemerintah meluncurkan lima inisiatif besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, dengan target jutaan tenaga kerja terserap:
1. 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih : Menargetkan penyerapan hingga 1 juta tenaga kerja pada Desember 2025.
2. Kampung Nelayan Merah Putih : Pengembangan 4.000 titik kampung nelayan dalam jangka panjang, dengan potensi menyerap 200.000 tenaga kerja.
3. Revitalisasi Tambak Pantura : Rehabilitasi 20.000 hektare tambak di Pantai Utara Jawa, menargetkan 168.000 tenaga kerja.
4. Modernisasi Kapal Nelayan : Modernisasi 1.000 kapal nelayan untuk mendukung 200.000 tenaga kerja di sektor perikanan.
5. Penanaman Kembali Perkebunan Rakyat : Replanting 870.000 hektare perkebunan rakyat, dengan target menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru.
Langkah Strategis Menuju Kesejahteraan
Menko Airlangga menegaskan bahwa paket kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kebijakan ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, mulai dari pekerja informal hingga pelaku UMKM, sekaligus mendukung sektor strategis seperti pariwisata dan perikanan,” ujarnya.
Dengan kombinasi program akselerasi, keberlanjutan insentif, dan inisiatif penyerapan tenaga kerja, pemerintah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga 2026. (AR11)
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
#KemensetnegRI #RilisPresiden